Anies Baswedan yang merupakan salah satu kandidat calon presiden RI dalam pemilihan di tahun 2024 nanti menyampaikan pendapatnya mengenai negara tanpa konflik kepentingan.

Tema yang menarik ini disampaikan pada acara Milad PKS atau Partai Keadilan Sejahtera yang ke 21 di Istora Senayan Jakarta pada sore hari, tanggal 20 Mei 2023 lalu.

Pernyataan tersebut bernada satire dimana Anies menyampaikan tidak boleh terjadi konflik kepentingan yang disebabkan ada pejabat yang merangkap jabatan.

Ditegaskannya bahwa konflik tersebut bisa terjadi apabila ada pejabat yang menjadi pedagang atau pengusaha membuat aturan berkaitan dengan bisnisnya tersebut.

Negara dengan Institusi Inklusif

Ungkapan yang disampaikan Anies Baswedan senada dengan isi buku yang disampaikannya berjudul “Why Nations Fail” atau Kenapa Negara Gagal karya Acemoglu dan Robinson.

Buku tersebut memuat tanda kemunduran suatu negara. Sedangkan ketika Anies melontarkan pertanyaan apakah ada tanda tersebut di Indonesia, ternyata audiens menyebutkan bahwa ada.

Tanda kemunduran yang dimaksud berkaitan dengan kondisi politik dan ekonomi suatu negara.

Menurut mantan gubernur DKI ini ada dua unsur penting dalam kemajuan negara, pertama adanya politik inklusif dan yang kedua ekonomi inklusif.

Sistem inklusif mengedepankan kepentingan bersama sehingga terjadi pemerataan pada masyarakat terhadap semua kebijakan pemerintah.

Dengan demikian tidak ada sentralisasi politik seperti keputusan yang mementingkan pribadi, golongan atau keluarga pemilik jabatan. Namun berdasarkan pada aspirasi dan kepentingan masyarakat umum.

Sedangkan ekonomi inklusif berarti konsep dan pelaksanaan kebijakan ekonomi dengan memperhatikan kepentingan bersama dimana tidak ada wilayah yang menguasai sumber daya alam.

Semua hasil bumi harus bisa dinikmati oleh masyarakat dalam satu negara. Ini akan meminimalkan konflik dan mendukung kemajuan bersama.

Kebalikan dari inklusif, jangan sampai negara mengedepankan konsep ekstraktif, dimana hanya segelintir orang atau kelompok yang bisa merasakan pembangunan.

Hal ini dapat terjadi apabila pemangku kekuasaan hanya mementingkan kepentingan pribadi atau golongan dan keluarganya saja.

Konsep ini cenderung memicu munculnya konflik karena ada pihak yang merasa tidak terakomodir kepentingan dan haknya.

Hal ini juga mendorong terjadinya pelanggaran rule of law yang membuat masyarakat tidak bisa hidup dengan tenang dan nyaman.

Meminimalkan Konflik Kepentingan

Anies menegaskan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk meminimalkan terjadinya konflik kepentingan pada masyarakat dan pemerintah.

Sebagai insitusi pelayanan masyarakat, pemerintah harus bersikap terbuka dengan memberi ruang publik yang luas untuk menyampaikan aspirasi, pendapat dan masukannya.

Jika negara mempunyai berbagai jenis alat seperti anggaran, media sampai senjata, maka rakyat hanya mempunyai ide, pikiran dan kata-kata.

Karena itu jangan sampaikan hal tersebut pun dibungkam yang menyebabkan adanya perselisihan antara pemerintah dan warga negara.

Tokoh kharismatik yang lahir dan besar di keluarga akademisi ini menyampaikan bahwa kritik merupakan bagian dari pekerjaan pemerintah.

Karena itu jangan baperan jika mendapat kritik dan jangan sampai menghalangi, membatasi bahkan melakukan persekusi atau melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap individu maupun kelompok.

Agar tidak ada konflik kepentingan, negara harus menjunjung tinggi tegaknya hukum.

Caranya dengan memperkuat hukum itu sendiri melalui independensi dan terbebas dari intervensi politik.

Tujuannya agar semua keputusan diambil secara transparan. Anies menegaskan bahwa hal ini harus diperkuat di negara Indonesia.

Tegasnya lagi, di negara yang bersifat memeras, tidak mengindahkan etika dan aturan hukum.

Bahkan ketentuan yang ada sering ditekuk-tekuk. Tebang pilih sering dilakukan agar menguntungkan satu pihak yang berada di lingkaran pemegang kekuasaan tersebut.

Anies Baswedan menekankan bahwa dalam negara dengan sistem institusi inklusif tidak ada rangkap jabatan. Caranya dengan memastikan meritokrasi atau kesempatan memimpin bagi setiap warga yang mempunyai kemampuan bisa berjalan.